WONUASULTRA.ID, Konawe Utara – Pagi itu, jalan tanah di Morombo Raya tampak lengang sekilas. Namun dari kejauhan, deru mesin berat mulai terdengar, perlahan mendekat, lalu menguasai ruang. Satu per satu truk tambang muncul, beriringan, membawa muatan tanah cokelat pekat yang menumpuk tinggi di bak terbuka. Di sisi jalan, seorang pengendara sepeda motor melambat. Ia menepi, memberi jalan. Bukan karena ingin, melainkan karena tak ada pilihan lain. Di ruas jalan yang sama, kendaraan tambang dan warga berbagi ruang—dalam ketimpangan yang nyata.
Jalan yang dilintasi truk-truk tersebut bukanlah jalur khusus industri. Ia adalah jalan umum—yang selama ini menjadi nadi mobilitas warga Morombo Raya, Kabupaten Konawe Utara. Jalan yang sama digunakan anak-anak berangkat sekolah, petani mengangkut hasil kebun, dan warga menjalani rutinitas sehari-hari. Namun dalam beberapa waktu terakhir, ritmenya berubah. Intensitas kendaraan tambang yang melintas meningkat. Iring-iringan truk bukan lagi pemandangan sesekali, melainkan bagian dari keseharian. Dalam kondisi tertentu, warga bahkan harus menunggu hingga belasan truk lewat sebelum dapat melanjutkan perjalanan. “Kalau sudah ramai, kami cuma bisa menepi. Jalannya sempit, tidak cukup aman untuk berpapasan,” ujar seorang warga.
Tidak hanya soal ruang yang menyempit, tetapi juga soal risiko yang membesar. Truk dengan muatan berat melaju di atas jalan yang belum sepenuhnya layak. Permukaan tanah yang tidak rata, ditambah kondisi licin saat hujan, membuat setiap pertemuan antara kendaraan besar dan kecil menjadi momen yang sarat potensi bahaya. Di sinilah ketegangan itu terasa: antara kebutuhan industri dan keselamatan warga.
Saat hujan turun, jalan berubah menjadi lumpur tebal. Ban kendaraan meninggalkan jejak dalam yang membuat permukaan semakin tidak stabil. Pengendara roda dua harus ekstra hati-hati, menjaga keseimbangan di atas jalur yang mudah tergelincir. Sebaliknya, saat musim kemarau datang, debu menggantikan lumpur sebagai persoalan. Setiap truk yang melintas mengangkat partikel halus ke udara, menciptakan kabut tipis yang mengganggu jarak pandang sekaligus kualitas udara. Bagi warga, dua musim berarti dua jenis risiko. Namun dampaknya tetap sama: ketidaknyamanan dan ancaman keselamatan. Lebih jauh, kondisi ini memunculkan pertanyaan yang lebih mendasar: sejauh mana jalan publik dapat digunakan untuk kepentingan industri?
Secara regulasi, jawabannya sebenarnya cukup jelas. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan menegaskan bahwa jalan umum diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat luas. Sementara aktivitas industri, termasuk pertambangan, pada prinsipnya diarahkan menggunakan jalan khusus. Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara mengatur kewajiban pelaku usaha untuk memastikan keselamatan dan meminimalkan dampak lingkungan dalam seluruh kegiatan operasionalnya. Sementara Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menekankan bahwa aktivitas yang mengganggu fungsi jalan harus dikendalikan melalui pengaturan yang ketat.
Namun di lapangan, batas-batas itu kerap menjadi kabur. Penggunaan jalan umum oleh kendaraan tambang memang dimungkinkan, tetapi tidak tanpa syarat. Harus ada izin, pengaturan teknis, serta langkah mitigasi yang jelas. Di Morombo Raya, warga mengaku tidak mengetahui secara pasti bagaimana mekanisme tersebut berjalan. “Kalau memang ada izin, kami tidak pernah tahu seperti apa aturannya,” kata seorang warga lainnya.
Ketiadaan informasi ini menambah lapisan persoalan. Bukan hanya soal fisik jalan atau lalu lintas, tetapi juga soal transparansi dan kepercayaan publik.
Di tengah aktivitas industri yang terus berjalan, warga merasa berada di posisi yang harus beradaptasi—bukan dilindungi.
Padahal, jalan umum adalah ruang bersama.
Ia bukan sekadar jalur penghubung, tetapi juga bagian dari kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat.
Dalam konteks yang lebih luas, fenomena ini mencerminkan dinamika yang sering muncul di wilayah dengan aktivitas pertambangan tinggi: tarik-menarik antara kepentingan ekonomi dan kepentingan publik.
Industri membutuhkan akses logistik yang efisien. Masyarakat membutuhkan ruang hidup yang aman.
Ketika keduanya bertemu di ruang yang sama—tanpa pengaturan yang memadai—konflik menjadi tak terhindarkan.
Sejumlah pengamat menilai bahwa persoalan seperti ini seharusnya tidak hanya dilihat sebagai isu teknis, melainkan juga sebagai persoalan tata kelola.
Pengawasan yang lemah, minimnya transparansi, serta kurangnya komunikasi antara pelaku usaha dan masyarakat sering kali menjadi faktor yang memperumit situasi.
Padahal, solusi bukan tidak ada.
Pengaturan jadwal operasional, pembangunan jalan khusus, hingga perbaikan infrastruktur secara berkala adalah langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mengurangi dampak.
Namun hingga kini, warga Morombo Raya masih menunggu.
Menunggu kejelasan.
Menunggu kepastian.
Menunggu apakah jalan yang mereka gunakan setiap hari akan kembali menjadi ruang yang aman.
Di tengah debu yang beterbangan dan lumpur yang mengendap, satu hal menjadi jelas: jalan publik bukan sekadar soal lintasan, tetapi soal hak.
Dan di Morombo Raya, hak itu sedang diuji—di bawah deru truk tambang yang tak kunjung berhenti.
