Di tengah kegaduhan mekanisme kemitraan Perumda Konasara, PT Antam Tbk memilih mematung. Sikap diam sang raksasa pelat merah ini bukan sekadar absennya suara, melainkan celah lebar bagi tumbuhnya spekulasi dan akumulasi kemarahan di lingkar tambang Konawe Utara.
WONUASULTRA.ID, KONAWE UTARA – Tapunopaka kini bukan sekadar koordinat deposit nikel yang menggiurkan; ia telah berubah menjadi panggung drama ketidakpastian. Polemik kemitraan pertambangan di Site Tapunopaka memasuki babak yang kian krusial. Di episentrum kegaduhan, kontraktor lokal mulai menggugat transparansi Perumda Konasara, namun telunjuk publik perlahan mulai mengarah pada satu titik: PT Antam Tbk.
Kejanggalan ini bermula dari mekanisme “Jaminan Pelaksanaan” (Jampel) yang dianggap menjepit partisipasi lokal. Dalam kasak-kusuk di lapangan, nama Antam kerap dicatut sebagai arsitek di balik persyaratan ketat yang mencekik itu. Namun, hingga detik ini, manajemen Antam memilih untuk menelan suara, sebuah anomali bagi perusahaan publik yang seharusnya menjunjung tinggi prinsip “Good Corporate Governance” (GCG).
“Jika berbagai syarat itu bukan dari Antam, mengapa mereka memilih diam?” gugat Hendrik, Ketua Front Restorasi Perumda Konasara (FRPK).
Bagi Hendrik, bungkamnya Antam adalah blunder komunikasi yang sistematis. Di wilayah lingkar tambang, diamnya korporasi sering kali diterjemahkan sebagai bentuk pembiaran—atau lebih buruk—konfirmasi atas rumor yang beredar.
More Read
Logika Mandiodo dan Alarm Sosial
Secara intelektual, situasi di Tapunopaka adalah replika dari pola konflik lama yang seharusnya sudah dipelajari. Berkaca pada tragedi Mandiodo, ledakan konflik sosial jarang terjadi secara spontan; ia adalah hasil sublimasi dari rentetan pertanyaan yang tak pernah terjawab secara jujur.
Antam, sebagai ‘leading sector’ dan representasi negara di sana, memiliki otoritas moral untuk melakukan klarifikasi. Ketidakjelasan informasi bukan hanya merusak iklim investasi, tetapi juga menggerus legitimasi sosial korporasi. Di tingkat akar rumput, masalah ini telah bergeser dari sekadar kontrak bisnis menjadi isu keadilan akses ekonomi. Kontraktor lokal, yang awalnya menaruh harapan besar pada sinergi Antam-Perumda sebagai motor pemberdayaan daerah, kini merasa terlempar ke pinggiran.
More Read
Menanti Intervensi Ombudsman
Sikap pasif Antam dinilai kontraproduktif terhadap stabilitas wilayah. Publik mulai membangun asumsisendiri: apakah ada kepentingan tertentu yang sedang diproteksi di balik tembok birokrasi korporasi?
FRPK mendorong agar keran dialog segera dibuka secara transparan antara Antam, Perumda, dan para kontraktor lokal. Namun, karena kepercayaan mulai retak, intervensi lembaga independen seperti Ombudsman Republik Indonesia menjadi niscaya. Pengawasan eksternal diperlukan untuk memastikan bahwa tata kelola kemitraan ini tidak diskriminatif dan jauh dari praktik rente.
Tapunopaka berada di persimpangan jalan. Jika ruang klarifikasi terus digembok, maka spekulasi akan terus liar bergerilya. Dan dalam sejarah pertambangan di Sulawesi Tenggara, ketika kepercayaan (distrust) sudah mengakar, taruhannya bukan lagi sekadar angka di laporan keuangan, melainkan stabilitas sosial yang harganya tak ternilai.
Kini, bola panas ada di tangan Antam: tetap diam di menara gading, atau turun memberikan penjelasan yang benderang.
